ARGA MAKMUR infoarma.com Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah inovatif dan terobosan baru dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah atau PAD.Rapat paripurna pandangan fraksi yang digelar di Gedung DPRD Bengkulu Utara, 5 JUNI 2026, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala OPD, serta anggota dewan dari berbagai fraksi. Dalam pandangan umum tersebut, hampir seluruh fraksi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah dan perlunya optimalisasi PAD di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Arie Septia Adinata dalam jawabannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan konstruktif yang diberikan oleh legislatif. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin lagi bekerja dengan pola lama yang monoton. Dibutuhkan inovasi yang berani, terukur, dan berbasis potensi lokal.”Kami sepakat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara biasa. PAD harus digenjot dengan cara inovatif, kreatif, tapi tetap tidak membebani masyarakat kecil. Ini soal kemandirian daerah,” tegas Bupati Arie Septia Adinata di hadapan sidang paripurna.Bupati kemudian memaparkan tiga pilar strategi inovatif yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendongkrak PAD pada tahun anggaran mendatang.Pertama, adalah digitalisasi dan transparansi sistem perpajakan dan retribusi daerah. Pemkab akan mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. Melalui sistem pembayaran non-tunai, QRIS, dan aplikasi pajak online, diharapkan dapat menutup celah kebocoran dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajiban. Semua transaksi akan terpantau secara real-time.Kedua, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan reformasi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Bupati mengungkapkan masih banyak aset daerah berupa lahan, gedung, dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara produktif. Aset-aset tersebut akan diinventarisasi ulang dan dikerjasamakan secara profesional. Sementara untuk BUMD, Pemkab akan melakukan evaluasi total agar benar-benar menjadi penyumbang PAD, bukan sekadar beban penyertaan modal.Ketiga, penggalian dan pengembangan potensi ekonomi baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Bengkulu Utara memiliki potensi besar di sektor pariwisata pantai dan sejarah, perkebunan sawit dan karet rakyat, serta sektor perikanan. Potensi tersebut akan dikemas dalam paket investasi yang menarik bagi investor, dengan tetap mengedepankan pemberdayaan UMKM lokal dan kearifan lokal masyarakat.Menanggapi jawaban Bupati tersebut, perwakilan dari beberapa fraksi menyambut baik komitmen yang disampaikan. Juru bicara Fraksi PDI PERJUANGAN menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah inovatif tersebut, namun mengingatkan agar inovasi dilakukan dengan kajian yang matang dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.Senada, Juru bicara Fraksi GOLKAR menekankan agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak dan retribusi secara serampangan yang justru akan memberatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat. Ia meminta agar Pemkab fokus pada ekstensifikasi atau perluasan objek pajak baru, bukan intensifikasi dengan menaikkan beban yang sudah ada.”Kami mendukung inovasi. Tapi inovasi itu harus solutif, transparan, dan pro-rakyat. Jangan sampai semangat mengejar PAD justru mematikan ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.Rapat paripurna pandangan fraksi terhadap jawaban Bupati tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, target PAD Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun mendatang dapat tercapai dan kemandirian fiskal daerah dapat terwujud. (ADV)
